Padang – Menjelang datangnya Ramadan 1447 Hijriah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, mengambil langkah strategis dengan mengumpulkan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Barat, wartawan, serta para penggiat antikorupsi dalam satu forum silaturahmi, Kamis (13/2/2026). Pertemuan yang berlangsung di Aula Kejati Sumbar itu bukan sekadar agenda seremonial, melainkan konsolidasi terbuka untuk memperkuat fondasi penegakan hukum yang transparan dan akuntabel di Ranah Minang.
Sejak awal acara, Muhibuddin menempatkan dirinya bukan hanya sebagai pimpinan institusi, tetapi sebagai penggerak kolaborasi. Di hadapan para Kajari, pejabat utama Kejati, insan pers dari berbagai platform, hingga aktivis antikorupsi, ia menegaskan bahwa keterbukaan adalah kunci membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Menurutnya, media dan penggiat antikorupsi bukanlah pihak yang berdiri di luar sistem, melainkan mitra strategis dalam memastikan setiap proses hukum berjalan di rel yang benar. Kritik dan kontrol sosial, kata dia, justru menjadi vitamin bagi institusi untuk terus berbenah.
“Kepercayaan publik tidak lahir dari klaim sepihak, tetapi dari transparansi dan konsistensi kerja,” tegas Muhibuddin dalam sambutannya.
Momentum menjelang bulan suci dimanfaatkan Muhibuddin untuk mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas tanpa kompromi. Ia secara khusus meminta para Kepala Kejaksaan Negeri memperketat pengawasan internal, memastikan setiap penanganan perkara dilakukan profesional, objektif, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Forum silaturahmi itu berkembang menjadi ruang dialog yang hidup. Sejumlah wartawan menyuarakan harapan agar Kejati Sumbar semakin responsif terhadap konfirmasi dan perkembangan perkara. Di sisi lain, aktivis antikorupsi mendorong agar penanganan kasus tindak pidana korupsi dilakukan secara terbuka dan bebas dari praktik tebang pilih.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Muhibuddin menyatakan komitmennya untuk memperkuat jalur komunikasi dengan media. Ia menyadari, pemberitaan yang berimbang dan akurat akan membantu masyarakat memahami proses hukum secara utuh sekaligus mencegah disinformasi.
Tak hanya itu, ia juga memastikan bahwa setiap laporan dugaan korupsi yang masuk akan ditelaah sesuai mekanisme hukum. Tidak ada ruang bagi praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Bagi Muhibuddin, silaturahmi ini juga menjadi ajang konsolidasi internal. Ia menekankan pentingnya soliditas dan keseragaman langkah seluruh jajaran kejaksaan di kabupaten dan kota. Marwah institusi, menurutnya, hanya dapat dijaga melalui kerja profesional dan komitmen moral yang kuat.
Sejumlah peserta mengapresiasi inisiatif tersebut. Mereka menilai pertemuan terbuka antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat sipil seperti ini perlu dilakukan secara berkala agar tercipta hubungan yang sehat, kritis, namun tetap konstruktif.
Menutup kegiatan, Muhibuddin mengajak seluruh pihak menjadikan Ramadan sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Ia percaya, penegakan hukum yang bersih tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan serta pengawasan publik.
Langkah yang diambil Muhibuddin ini memperlihatkan arah kepemimpinan yang menitikberatkan pada kolaborasi dan transparansi. Di bawah komandonya, Kejati Sumatera Barat berupaya meneguhkan diri sebagai institusi yang terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan hukum serta keadilan masyarakat.
EYS
